Sengketa dalam proyek konstruksi bukanlah hal yang jarang terjadi. Kontrak yang tidak jelas, perubahan desain mendadak, hingga kendala finansial sering kali menjadi pemicu utama permasalahan ini. Untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang hukum konstruksi, Fakultas Hukum (FH) Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar workshop bertajuk “Sengketa Konstruksi: Praktik dan Solusi Penyelesaian Berdasarkan Hukum Indonesia”. Acara ini berlangsung pada 5 Maret 2025 di Gedung HOPE, Kampus UPH Lippo Village, Karawaci, Tangerang, dengan menghadirkan Ivor Ignasio Pasaribu, S.H., M.H., Founder and Managing Partner IGNOS Law Alliance, sebagai pembicara utama. 

Diikuti oleh 60 mahasiswa FH UPH angkatan 2022–2024, workshop ini merupakan hasil kolaborasi antara FH UPH dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) National Law Moot Court Community (NLMCC). Selain memperkuat pemahaman teoretis, para peserta juga mendalami penyebab utama sengketa konstruksi serta strategi hukum yang dapat diterapkan dalam penyelesaiannya. 

Workshop diawali dengan sambutan oleh Jerry Shalmont, S.H., M.H selaku Wakil Ketua Program Studi (Wakaprodi) Hukum UPH. Ia menyoroti pentingnya membahas sengketa konstruksi, sebuah topik yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam perkuliahan. Jerry juga menekankan bahwa kolaborasi antara akademisi dan praktisi hukum sangat penting untuk memperdalam pemahaman, serta mencari solusi yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa konstruksi di Indonesia.  

“Workshop ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami aspek hukum dalam sengketa konstruksi, yang tentunya sangat relevan dengan dunia profesional,” ujarnya.  

Kolaborasi FH UPH dan IGNOS Law Alliance 

Sebelum sesi workshop dimulai, FH UPH dan IGNOS Law Alliance menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup program magang, praktisi mengajar, dan penelitian bersama. Kerja sama ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi bersama. IGNOS Law Alliance adalah firma hukum asal Indonesia yang bergerak di berbagai bidang praktik hukum, termasuk litigasi, arbitrase, hukum bisnis, dan penyelesaian sengketa konstruksi. 

Dalam sambutannya, Ivor Pasaribu menyatakan bahwa kerja sama ini adalah langkah penting untuk menghubungkan dunia akademik dengan praktik hukum, sehingga para lulusan lebih siap menghadapi tantangan di bidang hukum konstruksi. Adapun hukum konstruksi adalah bidang hukum yang mengatur segala aspek hukum terkait proyek konstruksi, mulai dari perencanaan, kontrak, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa. 

Mengupas Tuntas Sengketa Konstruksi 

Dalam paparannya, Ivor Pasaribu membagikan pengalaman dan wawasannya terkait berbagai aspek sengketa konstruksi. Ia mengungkapkan bahwa 35% kasus yang ditangani Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berasal dari sektor konstruksi. Penyebab utama sengketa meliputi ketidaksepahaman kontrak, perubahan desain, dan masalah keuangan—sehingga menghambat proyek serta menimbulkan kerugian besar. 

Untuk memperjelas konsep ini, mahasiswa diajak menganalisis studi kasus nyata, salah satunya tentang proyek pembangunan pembangkit listrik yang terhenti akibat masalah finansial kontraktor. Padahal, proyek tersebut sudah hampir selesai atau di tahap 91%. Kasus ini menunjukkan bagaimana sengketa konstruksi dapat berdampak luas dan memerlukan strategi penyelesaian yang efektif. 

Tidak hanya membahas berbagai permasalahan dalam sengketa konstruksi, workshop ini juga mengupas beragam cara untuk menyelesaikannya dengan efektif. Mahasiswa diajak memahami tiga metode utama penyelesaian sengketa, yaitu musyawarah, arbitrase, dan litigasi. Musyawarah biasanya menjadi pilihan pertama karena lebih fleksibel dan cepat. Jika dibutuhkan proses yang lebih formal dan tetap efisien, arbitrase menjadi pilihan yang lebih baik. Sementara litigasi, digunakan sebagai langkah terakhir. Meskipun memberikan kepastian hukum, proses litigasi cenderung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Workshop ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga melatih mahasiswa dalam memahami tantangan nyata yang akan mereka hadapi di dunia hukum konstruksi. Dengan pemahaman yang lebih kuat tentang hukum konstruksi dan strategi penyelesaiannya, mahasiswa didorong untuk lebih siap menghadapi dunia kerja yang dinamis dan penuh tantangan. Kolaborasi antara FH UPH dan IGNOS Law Alliance juga diharapkan dapat terus berkembang, sehingga membuka lebih banyak peluang bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari praktisi hukum. 

UPH senantiasa berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan unggul, guna mencetak lulusan yang takut akan Tuhan, profesional, dan berdampak positif bagi masyarakat.